Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia yang mencapai puncaknya pada abad ke-14. Struktur pemerintahan Majapahit sangat terorganisir dan berfungsi untuk mengelola wilayah yang luas serta memastikan stabilitas dan kesejahteraan kerajaan. Artikel ini akan membahas struktur pemerintahan Majapahit, termasuk peran raja, menteri, dan sistem administrasi yang diterapkan.
- Raja sebagai Pemimpin Tertinggi
Raja merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur pemerintahan Majapahit. Raja tidak hanya berfungsi sebagai kepala negara, tetapi juga dianggap sebagai simbol persatuan dan sumber legitimasi kekuasaan. Beberapa peran penting raja antara lain:
Kekuasaan Absolut: Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar, mencakup keputusan politik, ekonomi, dan militer. Ia memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, serta menentukan kebijakan kerajaan.
Religius: Raja juga dianggap sebagai pemimpin spiritual yang memiliki hubungan dengan dewa-dewa. Dalam banyak kasus, raja melakukan ritual dan upacara keagamaan untuk memastikan keberuntungan dan kesejahteraan kerajaan.
Pembangunan: Raja bertanggung jawab untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan candi, jalan, dan fasilitas umum lainnya.
- Jabatan Menteri dan Pejabat Tinggi
Di bawah raja, terdapat sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang membantu menjalankan pemerintahan. Beberapa jabatan penting dalam struktur pemerintahan Majapahit antara lain:
Patih: Patih adalah jabatan tertinggi setelah raja, berfungsi sebagai penasihat utama raja dan mengawasi administrasi pemerintahan. Gajah Mada adalah patih terkenal yang dikenal karena Sumpah Palapa-nya dan kontribusinya dalam ekspansi wilayah.
Menteri: Menteri terdiri dari berbagai jabatan yang bertanggung jawab atas sektor-sektor tertentu, seperti keuangan, militer, dan urusan luar negeri. Masing-masing menteri memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik dalam mengelola administrasi kerajaan.
Penguasa Wilayah: Setiap wilayah atau provinsi di Majapahit dipimpin oleh seorang penguasa yang bertanggung jawab kepada raja. Mereka mengelola administrasi lokal, mengumpulkan pajak, dan menjaga keamanan wilayah.
- Sistem Administrasi
Sistem administrasi di Majapahit sangat terstruktur, dengan berbagai tingkatan yang memastikan kelancaran pemerintahan. Beberapa elemen penting dari sistem administrasi ini antara lain:
Pembagian Wilayah: Majapahit membagi wilayahnya menjadi beberapa provinsi dan daerah. Setiap daerah memiliki pemerintahannya sendiri yang diatur oleh penguasa lokal.
Pajak dan Ekonomi: Pemerintah Majapahit menerapkan sistem perpajakan yang ketat untuk mendukung perekonomian kerajaan. Pajak dipungut dari berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan industri.
Militer: Militer memainkan peran penting dalam menjaga keamanan dan mempertahankan kekuasaan Majapahit. Gajah Mada, sebagai patih, juga bertanggung jawab atas strategi militer dan pertahanan kerajaan.
Pengadilan dan Hukum: Majapahit memiliki sistem hukum yang diatur oleh raja dan para pejabatnya. Pengadilan diadakan untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan di masyarakat.
Kesimpulan
Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit sangat terorganisir dan berfungsi untuk mengelola wilayah yang luas serta memastikan stabilitas kerajaan. Peran raja sebagai pemimpin tertinggi, diiringi oleh menteri dan pejabat tinggi lainnya, memainkan peran kunci dalam kelangsungan pemerintahan. Sistem administrasi yang terstruktur memungkinkan Majapahit untuk mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan dominan di Asia Tenggara pada masa itu. Warisan pemerintahan Majapahit masih dapat dilihat dalam pengembangan sistem pemerintahan di Indonesia hingga saat ini.